Kemenag Bahas Pengembangan Struktur Kelembagaan Pendidikan Pesantren

TANGERANG - Kementerian Agama menggelar Focus Group Discussion (FGD), membahas secara rencana pengembangan struktur kelembagaan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).

FGD berlangsung tiga hari, 2-4 April 2021 di Serpong, Tangerang Selatan. Hadir, Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani, Stafsus Menteri Agama, Abdurrahman, Nuruzzaman, dan Wibowo Presetyo, serta Tenaga Ahli Hasanudin Ali.

Baca juga: Pastikan Situasi Kamtibmas yang Kondusif, Polres Banjar Melaksanakan Penjagaan di kantor KPUD Kota Banjar.

Hadir juga, Alissa Wahid, Kepala Pusat Penilitian dan Pengembangan LKKMO Sunarini, Kasubdit di lingkungan Direkorat PD. Pontren, serta perwakilan Biro Ortala dan tim PD Pontren.

“FGD akan mematangkan pembahasan rencana  Pengembangan Struktur Kelembagaan Dit PD Pontren, " terang Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghafur di Serpong, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Menteri dan Jajaran Pariwisata Turun Tanggapi Petisi 'Basmi Polusi Suara di Canggu'

"Dibahas juga rencana tindak lanjut penyusunan Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP), " sambungnya.

Hadir membuka acara, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani menuturkan bahwa persiapan yang dilakukan terkait pengembangan kelembagaan harus melalui environmental scanning dan hal tersebut tidak terlepas dari 3 unsur: structure, culture dan resources. Sehingga, kelembagaan baru nantinya mampu mengakomodir tiga fungsi pesantren, baik sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Rapat Koordinasi Sukabumi Bersiap Sambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024: "Kolaborasi Sebagai Kunci Sukses"

“Pengembangan struktur kelembagaan terlebih dahulu perlu dilakukan environmental scanning, harus selaras dengan lingkungannya, yang memenuhi unsur structure, culture dan resources-nya. Sehingga kita memiliki span of control yang baik untuk mengatur semuanya, ” tutur Ali Ramdhani

Ali Ramdhani juga memberi catatan bahwa pengembangan struktur tidak selalu menjamin pada terjadinya perbaikan kualitas kelembagaan. Karenanya, rencana ini harus dipertimbangkan dan disiapkan secara matang. (mwn)

Baca juga: Kemenag Hormati Putusan MA Soal Pembatalan SKB 3 Menteri Seragam Sekolah