banner
banner

Kemenag Hormati Putusan MA Soal Pembatalan SKB 3 Menteri Seragam Sekolah

Kemenag Hormati Putusan MA Soal Pembatalan SKB 3 Menteri Seragam Sekolah
Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

SKB ini sebelumnya telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kemenag pada 3 Februari 2021.

Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman mengatakan, pihaknya secara internal dalam waktu dekat segera mempelajari lebih lanjut implikasi dari pembatalan SKB tersebut. Menurut Zaman, sapaannya, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendibudristek karena SKB diterbitkan oleh tiga kementerian.

“Prinsipnya kami menghormati putusan tersebut. Namun kami belum bisa menilai lebih jauh karena belum secara resmi menerima salinan putusannya. Kami baru membaca soal ini dari media, ” terang dia, Sabtu (8/5/2021)

Zaman menjelaskan, tujuan terbitnya SKB tersebut adalah untuk memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa, toleransi, moderasi beragama dengan bingkai kebhinekaan yang ada di Indonesia. Dengan diatur lewat SKB, pemerintah justru bertekad menumbuhkan rasa aman dan nyaman, utamanya bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 

“Kami berharap dengan SKB ini justru meminimalisasi pandangan intoleran baik terhadap agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas besarnya dukungan masyarakat selama ini, ” terangnya.

Zaman menandaskan, putusan MA atas uji materi SKB 3 Menteri yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat adalah produk hukum yang harus dihormati. 

Untuk itu, lanjut dia, Kemenag akan memosisikan persoalan SKB 3 Menteri ini pada koridor hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sembari berkoordinasi dengan kementerian terkait dan stakeholder lainnya untuk merespons keputusan MA tersebut.(***)

Mohammad Nuruzzaman
PONPES.OR.ID

PONPES.OR.ID

Previous Article

Kemenag Susun Modul Pembelajaran High Order...

Next Article

Khutbah Jumat: Menyambut Lailatul Qadar...

banner

Related Posts

Peringkat

Profle

PONPES.OR.ID verified

Feri

Feri

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: May 7, 2021

KH.Mochammad Alwi, S.Ag.,M.Si.

KH.Mochammad Alwi, S.Ag.,M.Si.

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: May 7, 2021

Qothrotul Huda

Qothrotul Huda

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 2

Registered: May 7, 2021

Yasalam

Yasalam

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: May 8, 2021

Follow Us

Recommended Posts

Hari Santri Nasional Polres Purbalingga Datangi Ponpes Nurul Barokah
Para Santri Ponpes API ASRI Tegalrejo Kembali Ikuti Vaksinasi
PONPES TAHFIDZUL QUR'AN HAMID HAMZAH: Persaksian Malaikat Diwaktu Subuh
PONPES TAHFIDZUL QUR'AN HAMID HAMZAH: Sibuknya Rasulullah di Padang Mahsyar
Gotong Royong Wali Santri Dan Warga Untuk Lokasi Pembangunan Sekolahan Yayasan Sirojul Athfal Pamijahan

Random Posts